RAYYIIS

Dalam mengurai suatu paham sosial kemasyrakatakan maka sangat logis kalau pembahasan yang kita mulai adalah akar kata atau istilah dari demokrasi tersebut. Dari sini kita akan bisa jeli menilai keobjektifan permasalahan, mana yang berupa akar dan mana yang berupa perkembangan masalah. Karena bisa jadi kita terjebak hanya dalam permasalahan-permasalahan cabang yang jauh dari konsep umum dan utama sejak diikrarkannya paham yang dimaksud.
parta dan Athena, dua kota di Yunani kuno ini disinyalir menjadi sumber istilah Demos dan Kratos; democracy, yang berarti kedaulatan/ kepemerintahan rakyat. Adapun pengembangan istilah dan konsep secara umumnya adalah ketika umur demokrasi semakin bertambah dan dikembangkan oleh generasi-generasi pengusung paham ini. Seperti;“Demokrasi adalah kekuasaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” (Abraham Lincoln) -. “Demokrasi berarti ikut campur dalam urusan sendiri” (Max Frisch) -. “Demokrasi tidak lain adalah membiarkan orang berbicara dan memiliki kemampuan untuk mendengar” (Heinrich Brüning) -. “Demokrasi berangkat dari pandangan bahwa melalui adu gagasan pada akhirnya orang akan mendapatkan sesuatu yang sangat dekat dengan kenyataan.” (Hanry Kissinger).

Kita kembalikan hakikat demokrasi itu dari sejarah. Bahwa, lahirnya habitat demokrasi bersumber dari Yunani kuno, khususnya kota Sparta dan Athena, secara lebih implicit kota Sparta lah yang mendahului. Dari kota tersebut kita bisa mengambil kunci ‘demos (people) – kratos (power or strenght)’ (kamus Britanica) atau secara ke-Indonesiaannya kita terjemahkan dengan ‘ kekuasaan rakyat’. Menunjuk term ini maka diambil kesimpulan secara sederhana bahwa kekuasaan tertinggi yang dianggap menjadi motor kepemerintahan harus disandarkan kepada rakyat.

Berbeda dengan Benedict D. LaRossa yang memilih kata kratos disini sebagai pemerintahan ketika membandingkan demokrasi dengan republik. Maka secara literatur makna demokrasi yang diajukan oleh Benedict adalah kepemerintahan rakyat. Dengan term ini ke depan akan lebih membantu menerangkan bahwa demokrasi hanyalah sistem dan bukan tujuan utama dalam tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Namun bila kita lebih cermat tentang penggagas demokrasi kuno ini maka akan kita temukan fakta lain. Dr. Thaha Dasuqi Habisyi ketua Dekan Jurusan Aqidah Filsafat Kuliah Ushuludin berpendapat bahwa Liukurgh lah seorang yang disinyalir sebagai pelontar bahan demokrasi di Sparta pada abad 8 sebelum Masehi, mempunyai gambaran lain dengan apa yang dimaksud orang kebanyakan. Berbeda dengan Spartha, Athena pun juga memiliki penghulu yang sama tentang demokrasi, Solun. Masing-masing kota mempunyai prinsip dasar yang sama tentang kedaulatan rakyat walaupun secara unsur awal dan tatanan praktisnnya berbeda satu dengan lainnya.

Masih menurut pemahaman Dr. Thaha, sesungguhnya demokrasi ala Yunani juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Liukurgh sebagai pengusung demokrasi di Sparta, yang lebih lama dari Athena, memasukkan unsur Tuhan dalam paham demokrasi yang ia inginkan.

Tempat peribadatan Delvi di Sparta dikisahkan menjadi saksi akan titah Tuhan tentang organisasi dalam kepemerintahan, pengakuan akan wahyu dari Tuhan pun tak terelakkan oleh Liukurgh. Selanjutnya, dalam tataran praktis Liukurgh menjalankan lembaga kepemerintahannya dengan 30 orang perwakilan dari penduduk Sparta yang bisa dipandang mewakili aspirasi penduduk tersebut. Cara pemilihan wakil tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pemilihan-pemilihan wakil parlemen di era modern.

Di Athena, Solun pun bertindak dengan hal serupa, namun yang lebih nahas adalah ketika demokrasi yang banyak dinukil dari Negara guru demokrasi ini adalah justru diawali dengan terjadinya praktek demokrasi yang paling tidak demokratis. Terjadi sekat antara penduduk satu dengan lainnya, praktek strata sosial tidak terelakkan dalam perwakilan kepemerintahan. Para wanita dan penduduk yang ‘tidak terpandang’ tidak mempunyai hak suara dalam perwakilan lembaga kepemerintahan.

Multiinterprestasi Demokrasi

Term demokrasi yang ditawarkan peradaban Yunani sebenarnya bukanlah hal final yang tidak menerima reduksi. Sekilas sangat berlawanan ketika kita membandingkan term demokrasi tersebut. Hal pertama yaitu kata ‘kekuasaan/ kepemerintahan rakyat’ sebagai induk dari berbagai derivasi makna yang multiinterprestasi, bila kita ingin menetapkan unsur kemutlakan semata atas rakyat, maka teori itu sedari pertama telah gugur dengan sendirinya, hal tersebut tidak diragukan lagi ketika kita melihat Liukurgh mengawali semedinya di Peribadatan Delvi yang kemudian darinya memunculkan sistem pemerintahan yang dititahkan oleh Tuhan.

Kedua, praktek yang berjalan dari awal diikrarkannya demokrasi seharusnya menawarkan contoh nyata dari kepemerintahan rakyat. Bahwa ‘seluruh’ rakyat dan tanpa terkecuali, mereka lah yang sejatinya mengurus tata kepemerintahan. Tapi yang kita dapati bukan hal leterlejk seperti yang tertera dalam kata-kata demokrasi secara langsung, bahkan Liukurgh dan Solun pun paham bahwa hal tersebut sangat tidak memungkinkan hingga, demokrasi perwakilan di parlemen pun menjadi tafsiran yang sejalan akan term ‘demos kratos’ seperti yang telah dipaparkan.

Ketiga, secara makna yang tersirat dari yang tersurat, sistem kepemerintahan ala demokrasi memiliki pandangan-pandangan bijak lain yang menguntungkan masyarakat. Interprestasi lain yang ditawarkan dari sistem pemerintahan demokrasi adalah sikap dan posisi rakyat sebagai pihak yang diuntungkan dari adanya sistem pemerintahan yang ‘pro rakyat’ mengingat demokrasi adalah satu-satunya sistem yang secara struktural bisa mewakili aspirasi rakyat. Lain dengan hal tersebut sistem demokrasi juga memungkinkan akan munculnya prakek-praktek pemerintahan yang diktator, otoriter ataupun monarki. Sehingga dilihat dari segi manfaat yang menguntungkan pihak rakyat maka tidak salah bila term ‘demokrasi’ memang term yang pas untuk sistem pemerintahan.

Sebuah komentar yang cukup bijak dan objektif dari Robert Mussil "Tentu saja keliru menganggap bahwa dengan demokrasi semua kehendak rakyat dapat dipenuhi, Namun, manakla kita melihat upaya untuk membuat keputusan menyangkut kepentingan yang berbeda tidak lagi dengan ipsau dan pistol (baca: kekerasan) melainkan melalui pemungutan suara, maka itu adalah proses yang lebih manusiawi dan beradab"

Tuhan dan Rakyat dalam Ranah Kepemerintahan

Dengan tidak berlebihan, penulis sekali lagi ingin menekankan hubungan titah Tuhan Liukurgh dengan sistem kepemerintahannya yang mengatasnamakan rakyat. Asumsi yang ingin ditimbang adalah sinkronisasi hak atau pun keuntungan publik dengan ‘pengistilahan’ hak Tuhan. Dalam kajian keislaman (terlepas dari perangkap pluralisme), kita mengenal dalam Ushul Fikih hak hamba dan hak Tuhan, dimana pertama adalah gambaran tentang hak-hak individu (hamba) dan yang kedua yang dimaksud dari hak Tuhan tidak lain adalah hak-hak kemanusiaan yang menyangkut banyak pihak, publik.

Paparan singkat sebelumnya hanyalah keinginan untuk menyelaraskan suatu term kemanusiaan secara khayalak ramai atau publik tentang sangkut-pautnya dengan ketuhanan. Sehingga ketika kita berusaha memaknai kepemerintahan Tuhan yang diderivasikan terhadap manusia secara communal, maka manusia disini selanjutnya bisa diartikulasikan sebagai pihak yang secara legislatif, yudikatif dan eksekutif berperan dalam tatanan kemasyrakatan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebagai umat Islam sejatinya tidak perlu tercengang ketika mendengar pengistilahan-pengistilahan tersebut (demokrasi/ kepemerintahan/ kedaulatan/ kekuasaan rakyat) secara proporsi yang diberikan. Dalam al-Quran sendiri kata-kata kedaulatan juga tertera secara dhahir.

“Nabi mereka berkata kepada mereka: Allah sesungguhnya telah mengutus Thalut sebagai raja untuk kalian. Mereka menjawab: Bagaimana mungkin ia mempunyai kedaulatan atas kami sedangkan kami lebih berhak terhdap kedaulatan tersebut daripada dirinya ....” bila kita simak surat al-Baqarah ayat 247 diatas, lafazd mulk yang dinisbahkan kepada manusia pun juga memiliki makna yang sama ketika manusia juga menjadi khalifah di planet bumi seperti yang tercantum di surat yang sama (Rif’iyyatul Ka’bah, M.A dalam Politik dan Hukum dalam al-Quran).

Sebaliknya, bila kita telisik lebih mendalam, term yang bias dan diagungkan oleh sebagian golongan dalam Islam pun, bila dipahami secara dangkal lagi-lagi juga bisa menjadi bomerang bagi mereka sendiri, khilafah. Bila yang dirujuk oleh sebagian orang tersebut tentang kekhalifahan masa sahabat, maka disana juga akan kita temukan unsur-unsur pembentuk sistem kepemerintahan yang mengatasnamakan masyarakat. Adanya syura, musâwâh, ikhtiyar khalifah (pemimpin), perwakilan ahlul ‘ilmi wal ‘aqdi dan unsur lain pembentuk sistem kepemerintahan yang, secara praktek tidak berseberangan dengan demokrasi.

Kesimpulan, menjadi sebuah kelebihan tersendiri bagi al-Quran sebagai kitab suci yang diklaim kesempurnaannya dengan universalitas dan up to date-nya ketika mengglobalkan sistem kepemerintahan. Bisa dibayangkan kalau al-Quran merinci sistem tersebut, jumlah wakil pemerintahan, jumlah menteri, dewan-dewan legislatif, yudikatif, eksekutif dan lainnya. Namun, kita harus mengakui bahwa nilai-nilai kesempurnaan dalam management kepemerintahan dan bahkan bermasyarakat secara tekstual ataupun kontekstual Allah sudah menyediakannya untuk selalu dikaji.